anti-korupsi

Pilih Tes Keperawanan atau Tes Anti Korupsi

anti-korupsites_keperawanan

Maraknya pemberitaan tentang adanya tes keperawanan untuk siswi SMA oleh Dinas Pendidikan Kota Prabumulih mengundang banyak keprihatinan, salah satunya dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh.

Seperti diberitakan tempo.co ,  Mohammad Nuh mempersoalkan tes keperawanan untuk siswi sekolah menengah atas yang bakal diterapkan Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan. “Untuk apa sih dilakukan tes virginity itu? Untuk apa?” kata Nuh, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2013

Jika memang ditujukan untuk mengetahui siswi yang pernah berhubungan intim di luar nikah, sehingga siswi itu dinilai tak perawan lagi, Nuh tetap tak melihat pentingnya pelaksanaan tes keperawanan. “Terus mau diapain kalau sudah tahu bahwa dia telah melakukan itu? Apakah dia tidak boleh sekolah? Atau apa?” ujar Nuh.

Selain itu, Nuh juga mempersoalkan tes yang hanya ditujukan untuk kaum perempuan. “Terus yang laki-laki ada nggak tes keperjakaan? Ada nggak tes itu? ucapnya. Karena itu, Nuh justru menilai tes semacam itu bersifat kontraproduktif. “Kalau tujuannya untuk perbaikan, ada cara lain yang lebih mulia.”

Tes keperawanan merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Tribunnews memberitakan, aktifis perempuan sekaligus anggota DPR RI Nurul Arifin menegaskan, rencana dinas Pendidikan Kota Prabumulih, sangat tidak etis, diskriminatif dan melecehkan perempuan.

“Kadis Pendidikan tersebut hanya mencari sensasi tanpa memikirkan dampak psikologis terhadap perempuan Pada umumnya. Tidak perlu ditanggap usulan yang tidak masuk akal ini,” tegas Nurul, Selasa (20/8/2013).

Sebenarnya ada yang lebih urgent dari tes semacam itu, yaitu TES ANTIKORUPSI. Maraknya korupsi di berbagai lini di negeri ini, dari hulu sampai hilir, adalah bukti adanya kondisi darurat korupsi. Mulai dari aneka pungutan liar, pungutan masuk pegawai atau aparat dari jalur belakang, pungutan di jalanan, mengurus surat surat dan sebagainya, menunjukkan perilaku korupsi seolah olah menjadi hal yang “biasa” dan “wajar”, dengan berbalut bahasa manis seperti “ucapan terimakasih”, “tanda perkenalan” , “fee” dan lain lain

TES ANTIKORUPSI sangat perlu dilakukan berkala, minimal setahun sekali, dengan melihat reputasi dan peningkatan harta kekayaan sang pegawai. Cara ini bisa mencegah berbagai niat untuk korupsi, termasuk niat untuk membuat buat anggaran yang bisa “dimainkan” untuk keuntungan pribadi.

Saatnya melakukan penindakan juga pencegahan korupsi dengan aksi yang lebih nyata, lebih dari sekedar berkata, “Katakan TIDAK pada korupsi” ( KotaPurworejo.com -Indra )

Leave a Reply